• DIRGAHAYU KOTA KEFAMENANU. SELAMAT HUT KE-96
  • SELAMAT HUT RI KE-74. DIRGAHAYU NKRI. MERDEKA!
  • Kantor DPRD Kabupaten TTU
  • Kapal Pesiar di Pelabuhan Wini Insana Utara
  • Pacuan Kuda di Tanjung Bastian
  • Kantor Bupati Kabupaten TTU
  • Kapal Pesiar di Pelabuhan Wini Insana Utara

Pencanangan Desa Ramah Anak

Pada tahun 2020, dua puluh dua Desa peralihan dari kelurahan, sudah bisa mendapatkan alokasi dana desa. Demikian disampaikan Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt pada Pencanangan Desa Ramah Anak di Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur, Jumat, 22 November 2019. Menurut Fernandes, selama ini pengalokasian dana desa bagi 22 desa eks kelurahan belum dapat dilakukan karena kode desa bagi 22 desa tersebut belum ditetapkan oleh Kemendagri karena belum terpenuhinya beberapa persyaratan lain. Sejauh ini lanjut Fernandes, persyaratan dimaksud sudah dilengkapi oleh pemerintah daerah dan menurut rencana dokumen tersebut akan diserahkan pada awal Desember 2019, sehingga pada tahun 2020, ke 22 desa peralihan status dari kelurahan, sudah mendapatkan alokasi dana desa.

“Kemarin dicek, persyaratan masih harus dilengkapi, kita harapkan dalam bulan ini selesai, nanti pada awal bulan kita akan menyerahkan itu ke Kementrian Dalam Negeri untuk kemudian ditetapkan kode desa untuk 22 eks kelurahan. Sehingga memasuki tahun 2020 itu, 22 ini sudah bisa mendapatkan alokasi dana desa dari Jakarta” ujar Bupati Fernandes.

Menjawab keluhan kepala desa Bitefa Viktorianus Naihati terkait dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa karena memiliki keterbatasan sumber dana, Bupati Fernandes menghimbau para pimpinan OPD agar dalam menjalankan program kegiatan di desa, lebih memprioritaskan 22 desa eks kelurahan tersebut. “Kita harapkan, sambil menunggu itu (Dana Desa, red) karena mereka sudah sekian lama tidak mendapatkan yang namanya dana desa, maka kita harapkan dari dinas-dinas yang ada kalau ada berbagai program kegiatan yang diarahkan ke desa, tolong desa-desa ini yang dapatkan prioritas.  22 desa eks kelurahan yang beralih status, perlu mendapatkan prioritas karena mereka tidak ada sentuhan dari dana desa. Jadi berbagai program yang lain, harus diarahkan ke sana. Kalau desa yang lain ada dana desa, jadi mereka bisa bergerak banyak, yang tidak ada dana desa hanya mengharapkan ADD” kata Fernandes.

(Sofyan Wea Doi).

Hits: 251