• Kantor DPRD Kabupaten TTU
  • Kapal Pesiar di Pelabuhan Wini Insana Utara
  • Pacuan Kuda di Tanjung Bastian
  • Kantor Bupati Kabupaten TTU
  • Kapal Pesiar di Pelabuhan Wini Insana Utara

Bupati Sapu Bersih Pungli

Bertempat di Aula Kantor Camat Biboki Anleu, Selasa, 17 Januari 2016, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S. Pt melakukan Cek dan Ricek terkait pemberitaan beberapa Media Masa bahwa ada 6 Desa di Kecamatan Biboki Anleu yang diduga melakukan pungutan liar dalam pengsertifikatan tanah. Hadir dalam kroscek ini Camat Biboki Anleu Mikhael Oenunu, S.Sos, Kapolsek Biboki Anleu Ipda Kristian Kase, Kepala BPN Orgen Th. Benu, Para Kepala Desa Se Kecamatan Biboki Anleu, Para RT dan Kepala Dusun dari masing - masing Desa.

Berdasarkan kroscek Bupati TTU kepada Para Kepala Desa Yang mintai keterangannya yakni dari Kepala Desa Nonotbatan mengatakan bahwa diwilayahnya terdapat 700 bidang yang dilakukan pungutan yang disepakati secara lisan per bidang Rp. 200.000 dengan rincian penggunaan dana untuk pembelian Materai sebanyak 6 Buah, perbuah Rp 8.000 (Wilayah Ponu) dengan Total biaya Rp.48.000, Pilar 3 buah per buah Rp 30.000 = Rp 90.000 dan Sampul Sertifikat per buah Rp.30.000 serta Foto Copy Rp.7.400 dll, yang diserahkan ke RT lalu diserahkan ke petugas BPN. Kepala Desa Maukabatan mengatakan wilayahnya terdapat 1.050 bidang dengan biaya per bidang Rp 200.000 dengan alasan sama seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Nonotbatan, sedangkan Kepala Desa Sifaniha mengatakan bahwa didesa Sifaniha terdapat 700 bidang tanpa ada pungutan biaya karena masyarakatnya melakukan pembelanjaan sendiri – sendiri. Kepala Desa Kotafoun mengatakan bahwa terdapat 700 bidang dengan biaya administrasi Rp.25.000 yang diserahkan kepada Kaur yang membidangi, uang tersebut dipakai untuk makan dan minum pada saat pengukuran tanah.

Lebih lanjut Kepala Desa Motadik mengatakan bahwa wilayahnya terdapat 100 bidang diukur dengan biaya administrasi Rp 50.000 untuk belanja makan dan minum petugas dan aparatur yang membantu dalam pengukuran, sedangkan Kepala Desa Tuamese mengatakan bahwa terdapat 100 bidang dengan biaya Rp.200.000 dengan rincian sama seperti kepala Desa Terdahulu, Jelas Masing - masing Kades.

Kepala BPN Kab. TTU Orgen Th. Benu, S.Sos menjelaskan bahwa proses Pengsertifikatan Tanah Masyarakat adalah gratis Sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Namun masyarakat harus menyiapkan data-data Keluarga untuk di foto copy, Meterai per bidang 6 lembar dan Pilar sebanyak 3 buah, disesuaikan dengan berapa bidang yang diukur. Maka kita koordinasikan dengan pemerintah Desa apakah di koordinir oleh Pemerintah Desa atau disiapkan sendiri oleh masyarakat, Jelasnya.

Atas penjelasan para Kepala Desa, Kepala BPN / Petugas BPN, para RT dan tokoh masyarakat, Bupati TTU menjelaskan bahwa, “berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli), dilarang melakukan Pungutan dengan dalil apapun termasuk yang telah dilakukan oleh beberapa Kepala Desa di Biboki Anleu. Oleh Karena itu saya perintahkan kepada para Kepala Desa untuk mengembalikan uang yang telah dipungut (diluar Bahan dan Barang Yang telah dibelanjakan) dalam pembuatan Sertifikat, Yakni Sebesar Rp.14.400 per bidang
dimana total biaya yang mestinya dikeluarkan oleh pemilik lahan per bidang adalah Rp.185.000, maka sisanya wajib dikembalikan," Tegas Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan, "kepada seluruh Aparatur yang hadir pada kesempatan tersebut untuk tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan - pungutan diluar ketentuan yang berlaku seperti yang kita selesaikan hari ini. Oleh karena itu aparatur yang berani mencoba melakukannya saya akan sapu bersih demi masyarakat TTU yang bebas dari Pungli."

Sumber : Humas dan Protokol Setda Kab. TTU

Hits: 261

Traffic

  • IP: 23.20.157.174
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown